Tafsir Politik Wong Cilik

Berulang kali saya kesulitan menjelaskan secara sederhana pada awam apa itu ilmu sosiologi, bidang studi yang saya tekuni. Berhubung masih dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu politik, seringkali saya “mereduksinya” menjadi “ilmu politik” untuk menjawab pertanyaan, “kuliah di jurusan apa?.”

Awalnya melegakan, karena banyak khalayak awam akrab dengan terminologi “politik”, sehingga mereka tidak perlu bertanya, “apa itu ilmu politik?”. Namun selanjutnya menjengkelkan karena makna term “politik” bagi wong cilik telah tereduksi begitu parah. Bagi orang-orang yang kebetulan saya jumpai di warung kopi, kereta api kelas ekonomi, dan metro mini, politik bukanlah seni memperoleh kekuasaan/wewenang demi mengabdikan diri bagi kepentingan publik atau yang dalam filosofi Hannah Arendt disebut, “seni mengabadikan diri manusia.” Politik justru dimengerti awam sebagai nomenklatur keculasan, tipu daya, dusta, khianat, yang semuanya ekuivalen dengan kemunafikan demi tercapainya ambisi pribadi.

Coba simak reaksi mereka begitu tahu saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol/Fisip). “Oh, nanti jadi kayak Ruhut Sitompul itu ya, omong doang,” atau, ”setelah lulus mau masuk partai apa: mau jadi bupati ya, walikota, atau camat?,” bahkan ada yang sekonyong-konyong bilang, “awas kayak Nazaruddin, kena korupsi. Kan kayaknya orang politik itu pasti korupsi.”

Sungguh, ini bukan kisah fiksi. Dialog semacam itu nyata-nyata pernah terlontar dari orang-orang pinggiran. Para wong cilik tersebut, dalam kategori sosiolog Peter Berger dan Luckmann (1990) adalah “man in the street” : kalangan awam yang mencoba menafsirkan realitas sosial di hadapannya dalam pandangannya yang paling genuine. Hanya dengan begitu, akan muncul pendapat-pendapat otentik dari sekelompok masyarakat yang bersinggungan langsung dengan fenomena sosial di sekelilingnya.

Hal itu terjadi karena bangsa ini nyaris tidak mempunyai teladan seperti Christian Wulff, Presiden Jerman yang gentleman mengundurkan diri begitu diisukan (belum diperiksa apalagi jadi terdakwa) terlilit skandal korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Politik di negeri ini berjalan nyaris tanpa negarawan dan perilaku para politisinya seturut dengan apa yang pernah dikatakan Daoed Joesoef (2011): hanya lihai memakai suatu “rough legal quibbling”, yaitu if the law is against you, stress the fact; if the facts are against you, stress the law: if both are against you, just yell like hell!. Sedangkan Syafi’ie Ma’arif menganalogikannya dengan mental lele: seperti ikan lele, makin gembira kalau sekelilingnya makin kotor karena lingkungan kotor justru menghasilkan makanan. Alih-alih berusaha membasmi korupsi, “kawanan” politisi sekarang malah gembira jika kultur politiknya penuh dengan praktik-praktik “menjijikkan”. Sebab di sesuatu yang kotor dan jijik itu mereka bisa mendapat asupan (akses korupsi).

Wacana dan Maklumat Anti-politik

Pada 3 November 1945, Hatta (yang didukung Sjahrir) menerbitkan Maklumat Politik yang menganjurkan pembentukan partai politik. Hatta nekat menerbitkan maklumat itu tanpa tanda tangan Soekarno karena Hatta dan Sjahrir menganggap multipartai bakal menggerakkan agenda-agenda demokrasi di Indonesia. Hatta saat itu menghendaki partai politik adalah representasi dari kedaulatan rakyat dengan agenda “mendidik rakjat” dan semaian “keinsjafan politik”. Maka Indonesia pun riuh oleh 147 partai politik. Meski Soekarno murka dan menuduh Hatta “menyerobot” nalar kekuasaan-revolusi demi misi demokrasi beraroma Barat dan kapitalisme (Wawan Tunggul Alam dalam Pertentangan Sukarno VS Hatta, 2003).

Namun optimisme ala Hatta seolah runtuh oleh ulah politisi dan parpolnya saat ini karena kegemaran mereka mengisahkan diri dalam tema korupsi. Politisi sekarang adalah kontradiksi (logika) politik dan aib imajinasi demokrasi.

Kondisi ini mengingatkan kita pada ramalan dan kekhawatiran Geoff Mulgan dalam bukunya Politik di Era Anti-politik (1994). Bagi Mulgan aktivitas politik di suatu masa yang sudah anti (muak) dengan politik adalah masa depan politik-demokrasi di dunia. Lantas,  akibat disfungsi politisi beserta parpolnya, nampaknya nubuat Mulgan itu sedang terjadi di Indonesia. Narasi agung politik lambat laun hancur oleh reproduksi wacana anti-politik.

Secara sosiologis, kita jangan pernah remehkan wacana. Memang wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekedar bahasa dan lambang. Seperti diutarakan Goenawan Mohamad, sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya (Catatan Pinggir Tempo, 14/8/09).

Wacana anti-politik yang secara hakiki diproduksi sendiri oleh para politisi itu terpantulkan ke massa-rakyat karena fungsi-fungsi keagenan media sebagai agen yang memediasi realitas. Media secara pro-aktif memediasi realitas busuknya dunia perpolitikan di Indonesia, sehingga publik pada akhirnya memproduksi ulang (reproduksi) konstruksi banalitas politisi dan parpolnya yang ditawarkan media tersebut menjadi wacana kesehariannya.

Salah satu menifestasi wacana anti-politik adalah sikap nyinyir dan sinis wong cilik terhadap terminologi “politik” beserta segala turunannya. Katakanlah sikap itu adalah antitesis terhadap maklumat politik yang pernah diterbitkan Hatta 67 tahun silam. Sebab maklumat anti-politik adalah jawaban telak untuk mengelak dari dominasi politisi dan partai politik yang “anti-politik” tersebut.

Bahkan patut kita khawatirkan para orang tua di Indonesia tidak akan mendukung anak-anaknya kuliah di program studi ilmu politik. Karena wacana anti-politik telah menarasikan bahwa term politik sinonim dengan korupsi. Jika itu terjadi, niscaya kita makin kehilangan ilmuwan-ilmuwan yang sanggup merefleksikan politik dalam keluhuran filsafat politik maupun kesantunan budaya politik. Padahal politik tanpa refleksi hanya berujung pada kemiskinan politik dan krisis politik.

 

*Artikel ini dimuat di KORAN TEMPO, 14 Oktober 2012  

https://koran.tempo.co/read/288941/tafsir-politik-wong-cilik

Tinggalkan Balasan