Sesat Paradigma (Pemberantasan) Buta Aksara

Membaca tulisan bersambung Arief Santosa tentang Suriname di Jawa Pos beberapa minggu terakhir, ingatan kita otomatis tertuju pada Jawa: sebuah “nomenklatur” yang mengalami proses peyorasi. Ahmad Baso dalam buku “Pesantren Studies Jilid 4a: Akar Historis dan Fondasi Normatif Ilmu Politik-Kenegaraan Pesantren, Jaringan, dan Pergerakan se-Nusantara Abad 17 dan 18” (2013) mengatakan, konstruk makna Jawa sebagaimana yang kita pahami saat ini, yakni sekedar kategori kesukuan/etnisitas dan kultural merupakan hasil desain pengetahuan yang dipropagandakan orientalisme Belanda. Tujuannya untuk memisahkan Jawa dari ke-Sunda-an, ke-Banten-an, ke-Bali-an, ke-Madura-an, dan sebagainya. Padahal dalam berbagai teks kuno Nusantara, makna Jawa lebih luas dari sekedar “suku Jawa” atau “budaya Jawa”. Dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin dari abad 19, misalnya, muncul istilah “ardhu Jawah” yang berarti Nusantara. Dari situ kemudian timbul istilah ahlu Jawi, aksara Jawi atau ulama Jawi yang similar dengan Nusantara.

Rujukan hostoriografi tersebut relevan mengingat Jawa sesungguhnya bukan hanya Jogjakarta atau Surakarta. Dengan kata lain, kembali mengangkat isu Jawa melalui “pintu” Suriname menjadikan Jawa kembali menjadi diskursus yang menarik di tengah kecenderungan penyempitan makna. Padahal hal tersebut berimplikasi fatal pada strategi literasi di Nusantara. Terutama kesalahkaprahan berpikir banyak kalangan terhadap konsep buta huruf (latin) dan buta aksara (Jawa). Kesalahkaprahan tafsir tersebut berimplikasi terhadap strategi pemberantasan buta aksara dan/atau buta huruf yang juga akan berkorelasi terhadap kualitas literasi (kemampuan baca-tulis) suatu bangsa.

Diskriminasi Aksara

Selama ini, apa yang dipersepsikan banyak orang tentang buta huruf selalu disepadankan dengan buta aksara. Padahal kedua kategori tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik secara etimologis, epistemologis, maupun rujukan sejarah kelahirannya yang merupakan diferensiasi antar dua peradaban yang berlainan. Namun kegagalan memberi kerangka paradigmatik yang tepat menjadikan dua kategori tersebut disamakan begitu saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi serius di baliknya. Lebih-lebih kesalahkaprahan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Sebagai contoh, di harian Jawa Pos (21/08/2015) muncul berita berjudul, “Pungutan Berantas Buta Aksara Bikin Resah” yang berisi protes para guru SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Probolinggo terhadap pemkab Probolinggo terkait iuran wajib para guru guna mendukung program pemberantasan buta aksara di kabupaten Probolinggo. Pokok perkaranya bukan soal protes para guru, tetapi ketidaksinkronan antara tujuan yang hendak dicapai dengan nama program yang akan dijalankan. Program itu bernama pemberantasan buta aksara, namun tujuan yang ingin digapai adalah memberi pelajaran kepada masyarakat Probolinggo agar bisa baca-tulis huruf latin, atau secara spesifik dapat menguasai teknik baca-tulis Bahasa Indonesia.

Dalam berbagai literatur ilmu linguistik, konsep huruf dan aksara memiliki perbedaan fundamental. Jika huruf secara definitif dipahami sebagai lambang elementer dari sebuah sistem tulisan, atau unsur pembentuk terkecil dari sebuah sistem tulisan, maka aksara dimaknai sebagai sebuah sistem tulisan itu sendiri. Sehingga dari batasan konseptual ini saja, pernyataan Pemkab Probolinggo di atas sudah salah kaprah. Seharusnya program tersebut diberi nama “pengentasan buta huruf”, bukan “pemberantasan buta aksara.” Kesalahkaprahan tersebut kian parah jika ditambah dengan variabel politik pengetahuan maupun kedaulatan peradaban Nusantara di hadapan “invasi” paradigma pengetahuan barat (baca: orientalisme).

Sebab, perbedaan aksara dan huruf tidak cukup hanya dibaca dalam perspektif per definisi, melainkan juga aspek-aspek lainnya, terutama “rivalitas” politik pengetahuan antar sumber pengetahuan (epistemologis), yang dalam hal ini basis epistemologis Nusantara versus latin (barat). Misalnya, diferensiasi antara aksara Jawa dan huruf latin (huruf-huruf dalam bahasa Indonesia). Kita tahu, usia bahasa Indonesia yang satuan terkecil sistem bahasanya adalah huruf jauh lebih muda dibandingkan dengan bahasa Jawa yang satuan terkecilnya adalah aksara. Namun dalam perkembangannya politik pengetahuan peradaban barat yang menjadi akar dari bahasa latin justru lebih dominan dibandingkan dengan peradaban Jawa (Nusantara) sehingga pada akhirnya ada generalisasi sekaligus simplikasi yang tidak tepat ketika mendudukkan aksara Jawa di hadapan dominasi “peradaban” huruf (latin).

Dampaknya, secara general orang akan memadankan begitu saja secara serampangan antara kedudukan huruf (latin) yang salah satunya terepresentasi dalam bahasa Indonesia dengan aksara Jawa. Sehingga posisi aksara Jawa menjadi tidak berharga sama sekali dalam konstruksi pengetahuan mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk bagi sebagian besar etnis/suku Jawa yang mendiami pulau Jawa, terutama Jogjakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Secara riil, kekacauan paradigma tersebut dapat kita lihat dari “diskriminasi” yang dialami banyak penduduk yang selama ini mendiami kawasan-kawasan “inner-Java” (Jawa dalam) semacam Jogjakarta, Jateng dan Jatim. Beberapa generasi tua dari golongan tersebut kerap kali kesulitan untuk membaca dan menulis bahasa Indonesia (huruf latin). Oleh pemerintah mereka digolongkan sebagai orang yang buta huruf sekaligus buta aksara, sebagaimana kasus di Kabupaten Probolinggo di atas. Padahal sesungguhnya banyak diantara mereka yang justru fasih membaca dan menulis dalam bahasa Jawa (aksara). Bahkan dalam kasus yang lain, sebagian penduduk Pulau Madura ada yang sama sekali tidak bisa membaca, menulis dan berbicara bahasa Indonesia (huruf latin), namun mereka justru pandai membaca dan menulis huruf Arab. Orang-orang tersebut juga tetap digolongkan sebagai penduduk yang buta huruf sekaligus buta aksara sehingga masuk dalam target sasaran pemberantasan buta aksara/huruf.

Dengan kata lain, kerancuan strategi literasi untuk memberantas buta huruf di Indonesia diawali dari kesalahan paradigmatik dalam memandang Jawa beserta sistem bahasanya. Dominasi dan hegemoni barat (huruf latin) membuat posisi (bahasa) Jawa (dan juga Arab) disimplikasi secara serampangan.

 

*Artikel ini dimuat di JAWA POS, 06 September 2015

Tinggalkan Balasan