SBY, Buku dan Demokrasi Beku

Dalam sebuah kesempatan makan siang bersama di Istana, Presiden tiba-tiba berkata, “Deny, untuk memberikan sambutan kuliah perdana Universitas Pertahanan tadi, saya membaca lebih kurang 30 buku, semuanya masih ada di meja saya. Beberapa yang telah saya baca, saya lihat lagi daftar isinya untuk menyegarkan ingatan. Bagian yang lebih penting, saya baca lebih seksama.”

Deny yang malam sebelumnya masih bekerja dengan Presiden hingga larut, bertanya, “Bapak Presiden mulai jam berapa? Berapa lama?” Presiden menjawab, “saya mulai sekitar jam 11 malam dan selesai dalam 2-3 jam.” Deny otomatis berhitung, berarti Presiden baru tidur jam 1 atau 2 dini hari.

Siapa Deny? Dia adalah Deny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Deny menceritakan pengalaman itu dalam buku terbarunya, “Indonesia Optimis” (2012). Selain ingin menggambarkan kalau bosnya seorang pekerja keras karena sering tidur dini hari dan sudah bangun pagi harinya, Deny juga berniat membangun impresi bahwa SBY adalah pembaca buku yang baik. SBY bukan politisi yang bekerja berdasarkan nalar politik semata, melainkan juga intelektual yang bertindak secara rasional, ilmiah dan sistematis.

Bayangkan, untuk memberi sambutan kuliah perdana di Universitas Pertahanan saja SBY sampai membaca 30 buku. Bisa diimajinasikan bagaimana dengan persiapannya saat akan berpidato di tengah civitas akademika Harvard University 29 September 2009 lalu. Saya yakin tidak cukup puluhan buku, melainkan ratusan buku yang dibaca, mengingat Harvard adalah salah satu kampus legendaris di dunia.

Sudah jadi rahasia umum, terkait buku dan intelektualitas, tidak ada yang meragukan SBY. Dia adalah jenderal cum intelektual. Selain (pur) jenderal, SBY juga doktor lulusan IPB. Namun yang mengherankan adalah, kenapa keberanian dan ketegasan jenderal Yudhoyono jauh dibandingkan keberanian dan ketegasan Kolonel Hugo Chavez dalam memimpin negara. Pun kepintaran SBY sebagai doktor pertanian kalah bila dibandingkan kecerdikan petani bernama Evo Morales (Presiden Bolivia) dalam memberdayakan petani.

Jangan-jangan SBY selama ini salah memilih buku bacaannya. Atau setidaknya dia melewatkan buku yang seharusnya wajib dia baca sebagai sosok pemimpin politik yang mendaku dirinya sebagai “sang demokrat.”

Suatu saat tidak ada salahnya jika Deny menyelipkan setidaknya dua buku menarik diantara tumpukan buku-buku yang akan dibaca SBY. Siapa tahu SBY memang belum pernah membacanya, atau kalaupun sudah, anggap saja SBY me-refresh ingatannya terhadap buku itu dan tertarik membacanya lagi untuk kemudian diam-diam meresapinya sehingga gaya kepemimpinan dan orientasi kebijakannya bisa berubah. Dua buku itu adalah “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991)” karya Samuel P. Huntington dan “Democracy and Democratization: Process and Prospect in a Changing World” (1993) karya George Sorensen.

Kenapa dua buku itu penting? Karena Huntington adalah ilmuwan yang serius melakukan riset tentang perkembangan demokratisasi di dunia. Kesimpulannya, dalam sejarah politik dunia telah terjadi tiga kali gelombang demokratisasi. (1) Gelombang panjang demokratisasi pertama dalam periode 1828-1926; (2) Gelombang pendek demokratisasi kedua dalam periode 1943-1962; dan (3) Gelombang demokratisasi ketiga yang dimulai 1974-sekarang. Namun sejarah juga mencatat bahwa demokratisasi pernah terpelanting menjadi gelombang balik menuju arah sistem pemerintahan kontra-demokrasi (diktator-otoritarianisme), yakni gelombang balik pertama tahun 1922-1942 dan gelombang balik kedua tahun 1958-1975.

Tesis utama Huntington adalah demokrasi itu bukan sesuatu yang statis, dia fluktuatif. Sebagai sebuah konstruksi mental, keyakinan terhadap demokrasi sama seperti naik-turunnya level keimanan kita (Huntington, 1991:17).

Sementara itu buku Sorensen seolah hadir untuk melengkapi ikhtiar Huntington. Dalam buku itu, Sorensen mengingatkan kita akan bahaya kondisi politik yang ia sebut demokrasi beku (frozen democracy). Demokrasi beku adalah konsep yang dikembangkan Sorensen untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat di mana demokratisasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu karena berbagai kendala. Akibatnya proses perubahan politik tidak menuju pada pembentukan tatanan sosial-politik yang demokratis, tetapi justru berjalan menyimpang atau bahkan berlawanan dengan arah yang dicita-citakan.

Sorensen mengembangkan empat indikator yang mendasari beroperasinya konsep demokrasi beku; 1) sempoyongannya ekonomi baik pada tingkat nasional maupun lokal; 2) mandegnya proses pembentukan masyarakat warga (civil society); 3) konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai soliditas namun cenderung semu, dan; 4) penyelesaian masalah-masalah sosial-politik-hukum yang tidak pernah tuntas yang diwariskan oleh rezim-rezim pendahulu (pelanggaran HAM, KKN, kekejaman aparat birokrasi dan militer, disfungsi hukum, dan sebagainya).

Tanpa perlu detail penjelasan, tidakkah kita merasakan kalau empat indikator tadi menemukan relevansinya akhir-akhir ini? Terutama poin pertama dan keempat. SBY boleh-boleh saja berbangga dengan sanjungan dunia tentang indikator makro ekonomi kita. Tapi tengoklah di berbagai sudut negeri ini, kemiskinan kian menjadi-jadi, kelaparan makin meresahkan. Tahun ini indeks gini naik ke level 0,41 persen. Artinya secara substantif, ekonomi kita masih goyang karena tak ada pemerataan pembangunan.

Sedangkan Tragedi Tanjung Priok berdarah 1984, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I dan II, pembunuhan Munir, kasus Mesuji, Bima dan kasus lainnya masih menjadi hutang rezim ini yang belum juga terlunasi. Alih-alih melunasi, dua periode SBY jadi Presiden, tren pelanggaran HAM berat justru meningkat.

Data-data di atas menunjukkan demokrasi kita sudah beku, dan setelah beku tidak mustahil terpelanting menjadi arus balik demokratisasi, dan Indonesia kembali merasakan pahitnya krisis ekonomi-politik.

Artinya jika sang Presiden serius meresapi warning dari Sorensen dan Huntington, niscaya SBY tidak akan meremehkan penyelesaian kasus HAM berat di masa lampau, tidak akan bangga dengan puja-puji dunia tentang makro ekonomi Indonesia. Pun sang jenderal tidak alergi dengan kian kuatnya civil society, atau tidak risih dengan konsolidasi demokrasi yang mengharuskan kekuasaan tidak mutlak dalam genggaman the ruling party.

Setelah membaca (atau membaca ulang setidaknya dua buku tadi), siapa tahu suatu saat SBY berkata pada Deny Indrayana, “Deny, mari kita wariskan pada anak-cucu kita tuntasnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, struktur perekonomian yang adil dan kokoh, konsolidasi demokrasi sejati dan konstruksi civil society yang solid.”

 

*Artikel ini dimuat di JAWA POS, 10 Februari 2013

Tinggalkan Balasan