Sang Kiai, Sang Pencerah dan Sang Liyan

Seorang kawan yang kebetulan santri tulen, merasa tidak puas setelah nonton film Sang Kyai. Katanya, suasana yang digambarkan dalam film itu kurang kental nuansa pesantrennya. “Nggak kerasa ghirah pesantrennya,” katanya sambil menunjukkan mimik muka kecewa. Di waktu hampir bersamaan salah seorang santri lain berkisah di laman Facebook-nya perihal pokok serupa. Agak detail dia merinci sisi-sisi minus film garapan Rako Prijanto itu. Intinya, riset historisnya relatif dangkal, dan cara para pemainnya dalam melafalkan ayat suci Al-Qur’an kurang fasih. Namun yang menarik adalah komentar kawan lainnya yang tidak pernah nyantri tapi gemar menganalisa film. Katanya, “kok nggak ada adegan ngudut (merokok) ya? Kyai-kyai NU kan terkenal gemar ngudut.”

Ya, itulah resepsi karya seni. Seperti halnya resepsi karya sastra, resepsi atau apresiasi terhadap film pun mutlak bernada subjektif. Namun saya tak hendak memperpanjang perdebatan soal persepsi. Bertolak dari sudut pandang lain, saya berniat menelusuri sisi ektrinsikalitas (dimensi ekstrinsik/sosial-politik-kultural) film Sang Kyai, terutama jika dikontekstualisasikan bagaimana narasi sejarah bangsa selama ini disusun dan disosialisasikan.

Terlepas dari perdebatan mengenai kualitas skenario dan dimensi estetisnya, kehadiran film Sang Kyai menjadi pelengkap puzzle historiografi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang selama ini bias elite capture: semacam sudut pandang elit(is) dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Elite capture itu, misalnya, terepresentasi dalam narasi sejarah yang cenderung menganggap kemerdekaan Indonesia terengkuh hanya karena semata-mata peran besar Soekarno-Hatta. Tokoh-tokoh lainnya hanya dianggap “penggembira”, yang tidak disinggung sama sekali. Kalaupun disebut pahlawan, nama-nama “figuran” itu hanya menjadi penghias tanpa dijelaskan secara proporsional dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah tentang bagaimana peran mereka selama masa perjuangan kemerdekaan.

Misalnya karya RE Elson, “The Idea of Indonesia” dan hasil riset Adrian Vickers dalam  “A History of Modern Indonesia”, -dua buku yang sering dijadikan rujukan pemerhati sejarah Indonesia—  hanya mencatat gagasan nasionalisme dan ide pembentukan Indonesia semata-mata hanya dari golongan terpelajar hasil didikan Belanda. Sementara peran golongan rakyat di perdesaan maupun pinggiran kota nyaris tidak terdengar (Basundoro, 2013:20).

Artinya, hadirnya Sang Kyai bisa membuat orang mengerti bahwa kaum santri di waktu itu tidaklah berdiam diri. Pesantren dan segenap elemennya bukan golongan pasif yang mudah terkooptasi dan cenderung kooperatif dengan Belanda/Jepang.

Bahkan jika sudut pandangnya diperluas, Sang Kyai hadir untuk melengkapi Sang Pencerah: bahwa Kyai/Ulama adalah garda depan perlawanan terhadap penjajah. Memang setting film Sang Pencerah tidak eksplisit menggambarkan kiprah KH Ahmad Dahlan vis a vis dengan Belanda. Tapi setidaknya orang tahu, bahwa Kyai Dahlan punya murid bernama M. Fachruddin, dan Fachruddin adalah orang yang mendampingi HOS Tjokroaminoto saat mengorganisir Sarekat Islam guna melawan kompeni. Jika Anda tidak percaya, coba kunjungi kompleks pemakaman Kuncen, Yogyakarta. Makam dua tokoh itu berdampingan.

Malah jika frame-nya diperluas lagi, Sang Kyai tidak hanya pelengkap Sang Pencerah, tetapi juga film Soegija, kisah uskup pertama di negeri ini yang juga berjuang melawan penjajahan. Artinya, Sang Kyai, Sang Pencerah dan Soegija adalah representasi dari pro-aktifnya tokoh agama (rohaniawan) dalam memerangi kebatilan yang dilakukan penjajah. Narasi tiga film ini setidaknya membangun impresi baru bahwa semangat mengamalkan ajaran agama tidak kontradiktif dengan spirit membela tanah air.

Pemahaman ini relevan agar tidak salah persepsi seolah-olah semangat keagamaan NU baru kompatibel dengan nasionalisme ketika zaman Gus Dur. Pun spirit ke-Muhammadiyah-an baru klik dengan kebangsaan saat zaman Syafi’i Ma’arif. Atau umat Katolik baru care dengan tanah air-nya di era Romo Magniz-Suseno dan kawan-kawan. Sebagai contoh, Said Aqil Siradj mengatakan Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936 sudah memutuskan bahwa konsep negara Indonesia yang waktu itu sedang diperjuangkan adalah darussalam (negara damai), bukan darul Islam (negara Islam) (Kompas, 25/04/2011).

Film dan Politik Sejarah

Film Sang Kyai, Sang Pencerah, dan Soegija adalah teks sosio-kultural yang menjadi instrumen berikhtiar dalam rangka –meminjam istilah Michael Foucault dan pemikir poskolonial lainnya— centering of margin, atau pengarusutamaan wacana-wacana yang selama ini ter(di)pinggirkan untuk bergerak ke tengah (pusat) kontestasi wacana. Sehingga posisinya tidak lagi dianggap sebagai the other (yang lain) atau kerap disebut dengan istilah “Sang Liyan”.

Salah satu sebab kenapa diskursus keterlibatan aktif kaum santri, atau kalau diperluas menjadi keterlibatan para tokoh agama menjadi “wacana pinggiran” adalah, karena narasi sejarah yang selama ini disebarluaskan merupakan narasi yang bias elite capture: terutama elite militer yang mendapat tempat istimewa semasa Orde Baru.

Pertanyaannya, kenapa film dipilih jadi medium pengarusutamaan “Sang Liyan” itu? Karena film adalah bagian dari budaya populer (pop culture) yang digemari jutaan masyarakat Indonesia. Dan seperti tesis utama Ariel Heryanto dalam buku “Budaya Populer di Indonesia, Mencairnya Identitas Pasca-Orba” (2012), budaya pop yang selama ini diremehkan justru urgensinya tidak kalah dengan politik nasional. Perdebatan dari ranah budaya pop di Indonesia dewasa ini bersinggunan dengan sesuatu yang terletak persis di jantung perpolitikan nasional.

Apalagi sejarawan Asvi Warman Adam dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah (2009) menyebut dua fungsi film dalam perumusan sejarah. Pertama, film sebagai sumber sejarah. Film bisa dimanfaatkan oleh kalangan non-perfilman sebagai le non-dit des societes (film mengatakan apa yang sebelumnya tidak terkatakan oleh publik). Dan Kedua, film sebagai agen sejarah. Film adalah salah satu instrumen untuk mereproduksi suatu pesan/nilai tertentu, sehingga film dalam kategori ini berfungsi sebagai alat untuk melawan hegemoni tafsir sejarah.

Karena itu, plus-minus sisi intrinsik film Sang Kyai, Sang Pencerah atau Soegija tidaklah berarti jika dibandingkan fungsinya ekstrinsiknya sebagai pembela “Sang Liyan” dalam konstruksi historiografi Indonesia yang masih bias elite capture. Pengarusutamaan “Sang Liyan” dalam hal ini juga bisa menjadi penangkal virus ekstremisme keagamaan yang menganggap narasi keagamaan tidak cocok dengan wacana demokrasi-kebangsaan sehingga doktrin “negara agama” masih diyakini sebagai dalil abadi oleh sebagian umat.

 

*Pernah dimuat di KORAN TEMPO, 7 Juli 2013

https://koran.tempo.co/read/315132/sang-kiai-sang-pencerah-dan-sang-liyan

 

 

Tinggalkan Balasan