Ruang Publik yang Terkorupsi

Di tengah hiruk-pikuk berbagai kasus korupsi akhir-akhir ini, diskursus hangat mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dilontarkan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Dalam seminar yang digelar oleh Paramadina Public Policy Institute, awal bulan ini, Anies Baswedan menyampaikan satu tesis menarik. Anies mengatakan, “korupsi di Indonesia sulit diberantas karena korupsi masih dipandang sebagai hal wajar. Namun dunia sekarang sedang menuju ke arah good governance sebagai tren global tata kelola pemerintahan. Dengan demikian berkurangnya praktek koruptif di Indonesia adalah keniscayaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan mempercepat proses keniscayaan tersebut.”

Untuk premis bahwa dunia sedang menghendaki good governance sebagai “ikon” global, adalah fakta yang sulit dibantah. Arus liberalisme politik (dan juga ekonomi) yang menjadi ideologi mainstream di dunia memang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar yang melambari kebebasan praktek (ber)politik. Meski catatan kritis Guru Besar Politik Unair Prof. Kacung Marijan dalam tulisannya “Demokrasi Pasar tidak Sempurna” (2011) menyebut Indonesia adalah anomali: prinsip politiknya mengarah ke liberalisasi, tetapi infrastruktur budaya politiknya justru anti liberalisasi (transparansi dan akuntabilitas).

Sedangkan untuk premis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mendukung keniscayaan terciptanya perilaku anti-korupsi, adalah sebuah pemikiran yang menggelitik untuk ditelisik lebih dalam. Terutama jika dikaitkan dengan praksis komunikasi dan menguatnya penggunaan teknologi informasi dengan kedaulatan ruang publik sebagai ranah dimulainya produksi dan reproduksi wacana anti-korupsi.

Ruang Publik dan Wacana Kritis

Yang dimaksud Anies dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana pembentukan wacana anti-korupsi secara masif. Wacana, dalam konteks sosiologis-politis adalah salah satu entitas dahsyat untuk membentuk pola perilaku baru di tengah masyarakat. Seperti digambarkan Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir-nya di majalah Tempo (edisi khusus 17 Agustus 2008), bahwa hari-hari di bulan Agustus 1945, yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik. Yang ambruk adalah sebuah wacana; wacana kolonialisme. Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekedar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya.

Karenanya wacana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga-lembaga sosial, agenda, serta pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Gelcich (2005), wacana memiliki tiga tujuan, yaitu; (1) menciptakan makna dan kebenaran tindakan, (2) memobilisasi tindakan, (3) merumuskan alternatif-alternatif untuk mendorong terjadinya suatu tindakan. Sebuah wacana tentang fenomena sosial tertentu akan semakin berkembang ketika tiga tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, dalam konteks ini yang diharapkan tentu saja bergulirnya wacana anti-korupsi yang bisa memenuhi tiga tujuan tadi.

Pertanyaan selanjutnya, di mana wacana-wacana itu diproduksi? Tentu di ruang publik. Mengacu pada perspektif Jurgen Habermas (dalam Hardiman, 2010) ruang publik adalah sebuah ranah tempat seluruh anggota masyarakat berkumpul dan berkomunikasi membentuk diskursus mengenai masalah-masalah kepublikan untuk dijadikan bahan kritik terhadap penyelenggara negara. Tidak selalu ruang publik itu bersifat fisik-spasial, tapi juga bisa juga “ruang abstrak” atau dalam istilah B. Herry-Priyono (2005), asal masih ada “kita” untuk mendiskusikan soal-soal publik, mau tidak mau, ruang publik itu pasti tercipta.

Output diskursus ruang publik itu adalah “opini publik” yang bisa bergulir menjadi wacana publik yang kritis terhadap pemerintah. Di sini kemudian tesis Anies Baswedan tadi menemukan relevansinya. Ketika wacana anti-korupsi bisa menjadi “opini publik” yang masif, maka wacana itu bisa membahayakan rezim pemerintahan yang masih penuh dengan skandal korupsi.  

Ruang Publik yang Sekarat

Sayangnya, perkembangan kapitalisme global dewasa ini membuat ruang publik bertransformasi menjadi ruang publik yang terkooptasi berbagai kekuatan ekonomi-politik. Penelusuran Mudji Sutrisno (2010) mungkin bisa menjadi jawaban. Pada awalnya, yang disebut ruang publik politis adalah tempat para penghuni kota (citta dinanza) mengekspresikan diri. Ranah bagi warga berkumpul guna mendiskusikan dan menyuarakan persoalan-persoalan kepublikan. Karena ekspresi kemauan dan kritik yang mau diungkapkan selalu dicetuskan di lapangan kecil itu, lama-kelamaan tempat itu disebut ruang publik.

Semua berubah sejak permaknaan ruang bersama digeser dari bingkai nilai kultural dan fungsi temu bersama untuk merayakan kebersamaan kultural dan politis menjadi hanya berbingkai lapangan tempat panggung pameran dagang dengan kepentingan ekonomis. Tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya faktor yang membuat ruang bersama itu berubah adalah masuknya kepentingan kelas-kelas ekonomis di dalamnya. Inilah yang disinyalir Noam Chomsky (1998) sebagai gejala pendefinisian warga (citizen) tidak dalam kerangka kewargaan (citizenship) melainkan konsumen: rakyat, masyarakat, atau warga bukan lagi dianggap sebagai publik yang wajib dilayani dengan dasar relasi warga dan negaranya, tapi konsumen dan produsennya. Negara adalah “produsen” dan warga adalah “konsumen”.

Implikasi penyingkiran itu ternyata tidak sederhana. Sesudah dalam kondisi rutin terus-menerus “ruang publik” itu menjadi komoditas komersial, pembentukan watak sosial suatu masyarakat semakin tidak lagi ditentukan terutama oleh persoalan dan pertanyaan di seputar “kewargaan” (citizienship), melainkan oleh persoalan dan pertanyaan di seputar konsumen (consumership). Sehingga akses warga ke “ruang-ruang publik” juga semakin tergantung bukan lagi pada hak sebagai warga negara atau kewargaan dalam suatu masyarakat, melainkan pada kekuatan daya beli (purchasing power) di dalam konsepsi “ruang publik” itu.

Demikianlah, ruang publik yang semula bermakna luas sebagai wahana hidup bersama untuk berekspresi kreatif dan merdeka sebagai warga, yang ditandai dengan bercengkerama, ngobrol dan menghirup udara segar serta relaksasi untuk hidup lebih lanjut lagi, pelan-pelan mendapat makna baru sebagai ruang publik yang bercorak ekonomik (locus economicus). Nah, ketika kondisi objektifnya semacam itu, masih mampukah ruang publik yang telah “terkorupsi” itu mereproduksi wacana anti-korupsi dan memberdayakan nalar kritis masyarakat luas?.

 

*Artikel ini dimuat di RADAR JOGJA, 03 Februari 2012

Tinggalkan Balasan