Deyudhoyonoisasi

Jika kita tanya kepada Presiden Yudhoyono (SBY), hal apa yang paling dia khawatirkan pasca lengser, mungkin jawabannya adalah deyudhoyonoisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setiap kata berawalan “de” selalu bermakna negatif. Ambil contoh, istilah de-legitimasi merujuk pada pengertian ketidakabsahan atau ketidaksahan. Contoh lainnya adalah istilah de-ideologisasi yang berarti berhentinya proses penyebaran ideologi sekaligus menjadi lawan kata dari ideologisasi. Dengan demikian, istilah deyudhoyonoisasi dapat dimaknai sebagai proses penegasian/penolakan (anti) terhadap Yudhoyono (baca: SBY).

Kenapa SBY harus khawatir? Sebab sejarah kepresidenan di Indonesia memberi preseden historis tentang hal tersebut. Presiden Soekarno pernah merasakan pahitnya desoekarnoisasi ketika semua hal yang berhubungan dengan Soekarno coba diberangus oleh Presiden Soeharto. Namun pada akhirnya Presiden Soeharto juga harus merasakan “karma” dari kebijakannya itu. Ketika gerakan reformasi berhasil menumbangkan Orde Baru, segala sesuatu yang berhubungan dengan Soeharto dibenci publik. Soeharto pun menjadi mengalami desoehartoisasi. Dalam konteks ini, riwayat Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi pengecualian. Penyebabnya, durasi kepemimpinan mereka bertiga sangat singkat, bahkan tidak genap satu periode. Sehingga relatif tidak banyak meninggalkan memori bagi rakyat. Habibie menjabat hanya satu tahun (1998-1999), Abdurrahman Wahid hanya 21 bulan (1999-2001), dan Megawati sekedar melanjutkan kepemimpinan Gus Dur (2001-2004).

Kelima Presiden Indonesia tersebut juga tidak ada yang sempurna menyelesaikan masa kepemimpinannya. Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid harus rela turun sebelum waktunya. Sementara Habibie dan Megawati menjadi Presiden hanya karena menggantikan atasannya yang dipaksa turun sebelum waktunya. Bandingkan dengan profil keperesidenan SBY yang sejauh ini paling sempurna dalam konteks penuntasan masa jabatan. Dua kali terpilih melalui Pemilu langsung, dan menjadi Presiden penuh selama 10 tahun. Ibarat pesawat terbang, SBY bisa take off dan landing dengan mulus dalam dua periode berturut-turut.

Artinya, sampai saat ini SBY adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang tidak mengalami deyudhoyonoisasi dengan setting yang sama dengan terjadinya desoekarnoisasi maupun desoehartoisasi. Sebab transisi dari rezim SBY menuju pemerintahan Jokowi berlangsung mulus. Tidak ada “kudeta merangkak” maupun huru-hara berdarah yang mengharuskan terjadinya penolakan paksa terhadap segala warisan sosial-politik  SBY. Dengan kata lain, SBY sesungguhnya telah mengantongi modal kuat sebagai prototipe Presiden sempurna di Indonesia.

Namun blunder SBY dalam menempatkan posisi Partai Demokrat di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada justru membuat jalan deyudhoyonoisasi terbuka lewat kanal lain. Kanal penegasian (penolakan) yang bukan bersumber dari proses kudeta atau pendongkelan paksa suatu rezim, sebagaimana terjadi kepada Soekarno dan Soeharto, melainkan penegasian (deyudhoyonoisasi) yang berpangkal dari kuasa masyarakat jaringan di ruang publik: sebuah ruang politis yang disemai oleh kekuatan rakyat (civil society) dalam mengkritik kinerja elite-elite politik.

Kuasa Masyarakat Jaringan

Dalam perspektif Manuel Castells (2004), konstruksi sosiologis masyarakat Indonesia saat ini sudah tergolong sebagai masyarakat jaringan. Yakni masyarakat yang sedang menjalankan transformasi sosial dengan kecepatan tinggi yang berpusat pada revolusi teknologi informasi. Selain membawa dampak terbentuknya basis material masyarakat baru di berbagai tempat, revolusi teknologi informasi juga membawa perubahan tradisi berpolitik, ekonomi dan hubungan sosial lainnya. Sebagai contoh, meluasnya penggunaan jaringan internet sebagai salah satu produk revolusi teknologi informasi menjadikan wajah perpolitikan, perekonomian, dan sosial-kultural masyarakat Indonesia berubah drastis. Perubahan itu diperkuat dengan kian masifnya penyebaran smartphone yang kian canggih sehingga mempercepat akselerasi pembentukan basis masyarakat jaringan.

Dalam konteks desoekarnoisasi dan desoehartoisasi, konstruksi masyarakat Indonesia waktu itu belum mencapai level masyarakat jaringan sebagaimana disinyalir oleh Castells. Sehingga kuasa tafsir politik waktu itu masih berkutat pada poros politik konvensional seperti parpol, militer, maupun ormas-ormas sosial politik. Namun perubahan konfigurasi politik kontemporer di Indonesia justru menempatkan kuasa masyarakat jaringan sejajar dengan poros-poros politik konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perubahan sosial-politik yang diawali dari inisiasi masyarakat jaringan. Di mana gerakan civil society bersemai, menyebar, dan punya daya tekan (pressure) melalui medium digital.

Terkait blunder politik SBY untuk kasus pengesahan RUU Pilkada, indikasi hadirnya kekuatan masyarakat jaringan terasa begitu kuat. Tidak susah mencari contoh. Tidak lama setelah sandiwara politik Partai Demokrat dalam sidang paripurna RUU Pilkada berakhir anti-klimaks yang disusul konfrensi pers SBY yang juga kontraproduktif, seketika itu muncul tagar #ShameOnYouSBY di Twitter sampai menjadi trending topic dunia. Gerakan tersebut juga terdiversifikasi dalam berbagai bentuk dengan cepat dan masif melalui berbagai instrumen digital.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa SBY gagal membaca dengan cermat perubahan setting politik Indonesia kontemporer. Bahwa potensi deyudhoyonoiasai tidak hanya berasal dari menuver rival politiknya melalui mekanisme politik konvensional, tetapi  juga berasal dari poros politik yang dibangun masyarakat jaringan.

Artinya, boleh saja SBY bernafas lega karena lolos dari deyudhoyonoisasi sebagaimana desoekarnoisasi dan desoehartoisasi. Namun deyudhoyonoisasi yang berasal dari masyarakat jaringan sudah bergulir cepat bak bola salju. Jika tidak ada perubahan sikap politik drastis dari SBY terkait dengan UU Pilkada, niscaya deyudhoyonoisasi menjadi kado perpisahan terpahit bagi Presiden SBY.

 

*Pernah dimuat di JAWA POS, 29 September 2014 http://www2.jawapos.com/baca/artikel/7511/Deyudhoyonoisasi

Tinggalkan Balasan