Buku di Era Politik Anti-Politik

“…Whenever they burn books, they will also, in the end, burn human beings.“ (Heinrich Heine)

Meski tidak tahu duduk persoalannya, seringkali perpustakaan (buku) menjadi korban dari pertarungan politik. Ia seperti pihak yang lemah, tanpa daya sehingga acapkali dikorbankan. Sejak era pertarungan kerajaan-kerajaan besar di dunia, perpustakaan adalah ekses destruktivisme konflik politik.

Ambil sebuah misal. Sejarah mencatat perpustakaan kota Baghdad yang juga simpul utama peradaban Mesopotamia hancur diluluhlantakkan si jago merah akibat ulah pasukan Mongol yang menyerbu Baghdad pada Januari 1258 M. Kemudian aksi perusakan perpustakaan Alexandria, pembakaran buku jaman Nazi, penghancuran perpustakaan Sarajevo, dan lainnya. Hal itu terjadi karena dalam penaklukan sebuah wilayah akan juga dilakukan penghancuran dan perampasan aset perpustakaan untuk menunjukan simbol kekuasaan sang penakluk. Itulah upaya memutus mata rantai kebudayaan setempat sekaligus memusnahkan catatan tentang kejayaannya.

Dalam konteks dan skala yang berbeda, versi mini dari sejarah kelam itu terulang di tanah Madura. Rabu (2/01/2013) dini hari, gedung perpustakaan Pondok Pesantren Ibnu Kholil di Bangkalan, Madura terbakar. Perpustakaan yang berada di lingkungan pesantren milik Imam Bukhori –salah satu calon bupati Bangkalan— diduga sengaja dibakar lawan politiknya, karena di dalam perpustakaan ini tersimpan sejumlah dokumen kecurangan pilkada di Bangkalan. Memang, menurut pengakuan Bukhori perpustakaan di Ponpesnya itu ia gunakan sebagai tempat menyimpan bukti-bukti kecurangan pilkada Bangkalan yang akan ia gunakan sebagai bukti dalam persidangan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Rasanya tidak perlu menelusuri detail peristiwa politik di baliknya. Karena, apapun konteks politik yang menyertainya, si pembakar perpustakaan itu –siapa pun itu, dari kubu politik mana pun— nampaknya tidak pernah belajar dari kalimat bijak yang mengatakan, “membunuh tikus tidak harus membakar lumbungnya.”

Hanya demi segepok data, dia (atau mereka) tega membakar berak-rak buku. Hanya demi menggapai kekuasaan yang pada hakikatnya fana, dia (atau mereka) tega membumihanguskan sesuatu yang agung: ilmu dan peradaban yang bersatu-padu dalam sebuah entitas bernama buku.

Perpustakaan dalam pesantren meniscayakan keberadaannya tidak hanya sebagai ruang menyimpan koleksi buku-buku mutakhir, melainkan juga kitab-kitab atau buku-buku klasik karya para Ulama terdahulu. Masyarakat luas mengenalnya sebagai kitab kuning. Di tengah kegalauan umat tentang kian berkurangnya produktivitas Ulama/Kyai dalam menulis buku (kitab), pembakaran perpustakaan sebuah pesantren yang juga merawat kelestarian kitab kuning adalah kebiadaban yang sulit termaafkan.

 ***

Dalam kancah diskursus sosiologi politik, inilah kondisi yang diramalkan oleh Geoff Mulgan sebagai kondisi politik tanpa “politik”. Mulgan menulis buku politic in an antipolitical age (1994) yang kemudian diterjemahkan Yayasan Obor Indonesia menjadi “Politik dalam Sebuah Era Anti-Politik” (1995). Mulgan, di pertengahan tahun 1990-an seolah bernubuat bahwa masa depan politik bisa terjebak dalam sebuah era yang justru mengalami pendangkalan politik (antipolitical age). Bayangkan sebuah aktivitas yang menggunakan jubah politik ternyata dijalankan dalam situasi moral dan kultural yang sama sekali menyimpang dari hakikat politik itu sendiri.

Penyebabnya, kata Mulgan, bisa karena defisitnya peran negara (dan negarawan) sehingga sistem demokrasinya berjalan dalam nalar kepentingan privat (ekonomi transaksional), atau kian kentalnya pengaruh-pengaruh pragmatisme yang nir-ideologis sebagai dampak kian derasnya arus globalisasi. Jadilah perpaduan itu seperti apa yang kita rasakan sekarang. Proses politiknya meriah, demokrasinya juga bergema di mana-mana, tapi semua itu masih sebatas hura-hura belaka. Demokrasi sekedar berjalan dalam rentetan prosedur-prosedur yang miskin substansi.

Padahal, politik, bagi Hannah Arendt adalah seni mengabadikan diri manusia. Mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama. Jasa dan prestasi itu menandai kepedulian terhadap kehidupan bersama yang memberi bobot identitas politikus. Kepedulian menciptakan habitat hidup bersama adalah situasi otentik untuk membuktikan diri sebagai negarawan (Arendt, The Human Condition, 1958).

Nah, tepat di jantung tesisnya Arendt itulah kita juga bisa menemukan wujud lain dari situasi di mana (politik) perbukuan kita berkembang dalam iklim yang “anti-politik.” Buku di jagad politik Indonesia kontemporer seringkali sekedar dijadikan alat untuk memoles citra diri. Perhatian politisi pada buku seringkali –meminjam istilah Arendt— bukan demi membangun habitat kepedulian hidup bersama, melainkan rona yang menjadikan karir politiknya lebih berwarna.

Misalnya, tidak sedikit kita saksikan para politisi (anggota DPR, Menteri, Ketua parpol) menerbitkan buku. Entah itu memoar, testimoni, maupun buku untuk menyerang rival politiknya dengan mengulas satu polemik politik tertentu. Kuat dugaan semua itu demi citra diri sebagai politisi yang tidak hanya pandai bersilat lidah, tapi juga politisi (ber)intelektual tinggi, pemikir sekligus pejuang yang memelihara bahasa lewat aksara.

Padahal langkah itu sangat kontradiktiif dengan apa yang sudah dilakukan para legislator itu dengan (dunia) perbukuan di Indonesia. Salah satu contoh kontradiksi itu adalah, DPR yang bertugas sebagai tukang pembuat Undang-undang, hingga sekarang masih alpa merumuskan regulasi yang mengatur dunia perbukuan di Indonesia. 

RUU Perbukuan yang sudah digagas sejak 6 tahun lalu sampai kini juga belum ada titik terangnya. Bayangkan pemerintah sudah menyerahkan draft RUU Perbukuan itu sejak 6 tahun lalu ke DPR, tapi hingga sekarang RUU itu hanya berstatus “waiting list” tanpa ada kejelasan.

RUU Perbukuan sempat masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011. Namun karena rendahnya produktivitas DPR periode 2009-2014, RUU ini gagal terbahas hingga akhir tahun 2011. Naasnya, meski sempat masuk prolegnas 2012, RUU Perbukuan justru terpental dari prioritas pembahasan RUU tahun 2012. Mau tak mau RUU Perbukuan lagi-lagi harus berada di “bangku cadangan” untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Sementara ini, begitulah nasib buku di era politik yang anti-politik. Kalau tidak jadi korban konflik politik, dia hanya dimanfaatkan sebagai “kuda troya” dan setelah itu dicampakkan.

 

*Artikel ini dimuat di KORAN TEMPO, 24 Februari 2013

https://koran.tempo.co/read/301937/buku-di-era-politik-anti-politik

Tinggalkan Balasan